• header

Selamat Datang di Website Resmi SMP NEGERI 160 JAKARTA | Terima Kasih atas Kunjungannya.

Pencarian

Login Member

Username:
Password :

Kontak Kami


SMP NEGERI 160 JAKARTA

NPSN : 20103564

Jl. SMP 160 TMII Ceger Cipayung Jakarta Timur


admin@smpn160jkt.sch.id

TLP : 021-8441330


          

Banner

Agenda

20 September 2018
M
S
S
R
K
J
S
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6

Statistik


Total Hits : 161869
Pengunjung : 40041
Hari ini : 32
Hits hari ini : 144
Member Online : 1
IP : 54.158.199.217
Proxy : -
Browser : Opera Mini

PERMENDIKBUD KOMITE SEKOLAH EFEKTIF BERLAKU JANUARI 2018

 

Surat Keputusan dan Pedoman Pengurus Komite Sekolah Sesuai Dengan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016

 

Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. Dalam penetapannya, anggota komite sekolah ditetapkan oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan, setelah ditetapkan, maka Komite Sekolah harus menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART).
 
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang dimaksud paling sedikit memuat tentang : 
1. Nama dan tempat kedudukan.
2. Dasar, tujuan dan kegiatan.
3. Keanggotaan dan Kepengurusan.
4. Hak dan kewajiban anggota dan pengurus.
5. Keuangan.
6. Mekanisme kerja dan rapat.
7. Perubahan AD dan ART.
8. Pembubaran organisasi.
 
Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016, Komite Sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan. Penggalangan dana yang dilaksanakan berbentuk bantuan dan atau sumbangan, bukan pungutan. Proses penggalangan dana yang dilaksanakan oleh komite sekolah, terlebih dahulu berupa proposal yang diketahui oleh Sekolah sebelum melakukan proses tersebut, hasil penggalangan dana dibukukan pada rekekning bersama antara Komite Sekolah dan Sekolah.
 
Penggalangan dana yang dilaksanakan oleh Komite Sekolah diperuntukkan untuk :
 
  1. Menutupi kekurangan biaya satuan pendidikan.
  2. Pembiayaan program kegiatan terkait mutu Sekolah yang tidak dianggarkan.
  3. Pengembangan sarana dan prasarana.
  4. Pembiayaan kegiatan operasional Komite Sekolah dilakukan secara wajar dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.

Keputusan yang telah ditetapkan oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan dan sesuai dengan aturan yang berlaku, maka masa jabatan pengurus Komite Sekolah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Masa keanggotaan Pengurus Komite Sekolah berakhir sewaktu-waktu apabila salah satu anggota tersebut :

1. Mengundurkan diri.
2. Meninggal dunia.
3. Berhalangan tetap.
4. Dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan.
 
Tugas Pokok dan Fungsi Komite Sekolah untuk :
 
  1. Memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan, terkait :  
    a. Kebijakan dan program sekolah. 
    b. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RAPBS/RKAS). 
    c. Kriteria Kinerja Sekolah. 
    d. Kriteria fasilitas pendidikan di Sekolah, dan 
    e. Kriteria Kerjasama Sekolah dengan pihak lain.
  2. Menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat baik perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif.
  3. Mengawasi pelayanan pendidikan di Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  4. Menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orang tua/wali, dan masyarakat serta hasil pengamatan Komite Sekolah atas kinerja Sekolah.
Unsur Anggota Komite Sekolah terdiri atas :
  1. Orang tua/wali dari siswa yang masih aktif pada sekolah yang bersangkutan.
  2. Tokoh masyarakat.
  3. Pakar pendidikan.
Dari ke 3 (tiga) unsur tersebut, Anggota Komite Sekolah berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang.
 
Anggota Komite Sekolah tidak dapat berasal dari unsur :
  1. Pendidik atau tenaga kependidikan dari Sekolah yang bersangkutan.
  2. Penyelenggara Sekolah yang bersangkutan.
  3. Pemerintah Desa
  4. Forum kordinasi pimpinan kecamatan.
  5. Forum kordinasi pimpinan daerah.
  6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
  7. Pejabat pemerintah/pemerintah daerah yang membidangi pendidikan.
Rambu-rambu larangan Komite Sekolah, antara lain :
  1. Menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di Sekolah.
  2. Melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua atau wali.
  3. Menciderai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik secara langsung atau tidak langsung.
  4. Mencederai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru secara langsung atau tidak langsung;
  5. Melaksanakan kegiatan lain yang mencederai integritas Sekolah secara langsung atau tidak langsung;
  6. Mengambil atau menyiasati keuntungan ekonomi dari pelaksanaan kedudukan, tugas dan fungsi komite Sekolah;
  7. Memanfaatkan aset Sekolah untuk kepentingan pribadi/kelompok.
  8. Melakukan kegiatan politik praktis di Sekolah; dan/atau
  9. Mengambil keputusan atau tindakan melebihi kedudukan, tugas, dan fungsi Komite Sekolah.
Laporan Komite Sekolah :
Komite Sekolah wajib menyampaikan laporan kegiatan atau penggalangan dana dan sumber daya pendidikan kepada orangtua atau wali peserta didik, masyarakat, dan kepala Sekolah melalui pertemuan berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
 
Download Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah di SINI.
Download contoh SK Penetapan Komite Sekolah di SINI.